Rusia berencana membuat registri wajib untuk peralatan penambangan kripto

Kementerian Energi Rusia mengumumkan hari ini bahwa mereka berencana untuk membentuk satu registri untuk peralatan penambangan kripto, menjadikan pendaftaran wajib untuk semua operasi penambangan kripto, menurut laporan dari kantor berita milik negara TASS.

Jika diterapkan, penambangan kripto tanpa mendaftarkan peralatan ke sistem akan menjadi “tidak mungkin,” kata laporan TASS.

Rencana ini, dipimpin oleh Wakil Menteri Energi Yevgeny Grabchak, adalah bagian dari usulan amandemen peraturan penambangan yang ada yang bertujuan untuk lebih mengidentifikasi aktivitas penambangan domestik, terutama yang diadakan di wilayah di mana penambangan tidak diizinkan.

November lalu, otoritas Rusia memberlakukan larangan penambangan kripto di enam wilayah termasuk beberapa wilayah Ukraina yang diduduki, di mana aktivitas tersebut dilarang dari Desember 2024 hingga Maret 2031. Larangan tersebut dilaporkan diberlakukan untuk mengatasi kekurangan daya.

Pajak penambangan

Sementara itu, Layanan Pajak Federal Rusia (FNS) juga mengumumkan hari ini bahwa penambang kripto sekarang dapat melaporkan pendapatan mata uang digital mereka di akun FNS online mereka, menurut laporan TASS terpisah.

Laporan tersebut, mengutip otoritas pajak, menyatakan bahwa fungsi baru ini diprogram untuk muncul setelah pengguna mengirimkan tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat. Fungsi online FNS menawarkan formulir pelaporan pajak terpisah untuk individu, entitas hukum, dan pengusaha perorangan, menurut TASS.

Pada 29 November 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui kerangka pajak untuk penambangan dan transaksi kripto yang mulai berlaku pada awal tahun ini, di mana penambang dengan pendapatan kripto hingga 2,4 juta rubel ($23,976) dikenakan pajak 13% dan mereka yang berpenghasilan lebih dari ambang batas dikenakan pajak 15% dari pendapatan, menurut Digital Watch Observatory.

Penambang diharuskan memenuhi persyaratan pelaporan bulanan untuk mata uang kripto yang mereka tambang, dengan batas waktu pada tanggal 20 bulan berikutnya, menurut laporan TASS.