Anggota Parlemen AS Mendesak SEC Untuk Mencabut RUU SAB 121 yang membawa bencana

• Anggota Kongres mendesak SEC untuk mencabut RUU SAB 121 yang membawa bencana.
• Anggota parlemen berpendapat bahwa RUU tersebut merusak aturan penitipan kripto dan menghambat inovasi keuangan.
• MartyParty mengatakan bahwa potensi pembatalan RUU tersebut akan menjadi perkembangan yang paling bullish.

Anggota Kongres bipartisan telah meminta Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk mencabut Buletin Akuntansi Staf 121 (SAB 121) yang kontroversial.

Dalam sebuah surat yang dipimpin oleh Ketua Komite Jasa Keuangan DPR Patrick McHenry dan Senator Cynthia Lummis, anggota parlemen berpendapat bahwa buletin tersebut melemahkan aturan penitipan kripto, berpotensi merugikan perlindungan konsumen dan menghambat kemajuan keuangan.

Surat tertanggal 23 September 2024 itu membahas urgensi untuk membatalkan SAB 121 yang “bencana”. Lebih dari 40 politisi mendesak Ketua SEC Gary Gensler untuk membatalkan RUU tersebut, dengan alasan bahwa itu adalah “satu-satunya tindakan yang masuk akal dan berada dalam otoritas SEC.”

Apa itu SAB 121?

Diperkenalkan pada tahun 2022 oleh SEC, SAB 121 mewajibkan lembaga keuangan publik untuk mencatat aset kripto yang dimiliki untuk klien sebagai kewajiban di neraca mereka. Aturan tersebut menghadapi kemarahan banyak orang karena bank terkena risiko yang lebih besar, dengan pelanggan diberi label kreditur tanpa jaminan jika kustodian bangkrut.

Baca juga: Bitcoin Melonjak Saat Anggota Kongres AS Menuduh SEC Menghalangi Adopsi

Awal tahun ini, Kongres meloloskan RUU yang bertujuan untuk mencabut SAB 121. Anggota parlemen menuduh SEC melanggar Undang-Undang Prosedur Administrasi, dengan alasan komisi terburu-buru melalui proses implementasi tanpa mengizinkan periode komentar publik standar. Mereka berpendapat bahwa SEC gagal mengikuti protokol pembuatan aturan yang tepat.

Akankah SAB 121 dibatalkan?

Komentator kripto MartyParty turun ke platform X untuk berbagi wawasan tentang penentangan anggota parlemen terhadap RUU tersebut. Dia menyatakan, “Jika aturan ini dihapus, itu bisa menjadi peristiwa paling bullish dalam adopsi kripto AS yang pernah ada.”

Sebelumnya, Kongres memperkenalkan undang-undang untuk membatalkan SAB 121. Meskipun RUU tersebut mendapat dukungan bipartisan, Presiden Joe Biden kemudian memveto RUU tersebut.

Presiden mengklarifikasi bahwa prioritasnya tetap melindungi konsumen dan investor, memperjelas bahwa setiap tindakan yang dianggap berisiko bagi keamanan mereka akan ditentang.